Pemerintah DKI Jakarta Menyelidiki Dugaan Pelanggaran oleh Kasudin SDA Jakarta Pusat

Jakarta 04/07 -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Suku Dinas (Kasudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Pusat, Mustajab, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam sebuah operasi pembersihan. Operasi tersebut dilakukan oleh pasukan biru yang membersihkan selokan di salah satu perumahan di Bekasi, Jawa Barat. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada Faizal, menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memanggil dan meminta keterangan dari Mustajab guna mengetahui bagaimana pasukan biru tersebut bisa sampai ke Bekasi. Selain itu, pihaknya juga akan meminta keterangan dari Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Sudin SDA Jakarta Pusat yang pernah ditugaskan ke Bekasi.

Baca juga : Kabupaten Bekasi Terima Dana Insentif Fiskal Rp18,13 Miliar untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Yusmada menjelaskan bahwa para PJLP terikat kontrak yang mengatur soal waktu dan tempat kerja mereka. Oleh karena itu, pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan pemenuhan azas-azas kontraktual. Ia menyayangkan kehadiran petugas di luar wilayah kerja dan jam kerja yang telah ditentukan. Namun, pihaknya perlu mencari informasi lebih lanjut mengenai alasan kehadiran mereka di sana. Sebelumnya, Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Pusat, Mustajab, mengakui bahwa pengerahan PJLP DKI untuk membersihkan saluran air di perumahan di Bekasi merupakan kelalaian pribadi. Ia juga meminta maaf karena petugas SDA tersebut harus bekerja secara sukarela dengan mengenakan seragam pasukan biru pada hari libur. Mustajab menjelaskan bahwa awalnya ia diminta tolong oleh ketua RT setempat untuk membantu membersihkan saluran air yang sering terendam banjir. Kemudian, ia membawa sejumlah pasukan biru menggunakan mobil yang telah disiapkan.

Baca juga : Bupati Bekasi Minta Perangkat Daerah Siap Hadapi Potensi Banjir

Dalam hal ini, Mustajab menyampaikan permohonan maafnya atas kelalaian tersebut kepada Kepala Dinas terkait. Ia juga menyerahkan keputusan sanksi kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.