Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, menyatakan bahwa insentif ini diterima langsung dari Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden.
Baca juga : Kompolnas Pantau Langsung Sidang Etik Eks Kasat Reskrim Jaksel
"Atas kinerja dan komitmen kita, Kabupaten Bekasi berhasil menerima dana insentif fiskal," ujar Jaoharul di Cikarang, Kamis.
Kabupaten Bekasi dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 1,44 persen pada tahun 2021 menjadi 0,48 persen pada tahun 2023.
Prestasi ini menempatkan Kabupaten Bekasi di lima besar terbaik wilayah kabupaten dan kota se-Jawa Barat dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
Baca juga : Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Siap Audit Yayasan Bodong Penerima Hibah Pendidikan
Keberhasilan ini dicapai melalui kebijakan reformasi birokrasi tematik kemiskinan, yang akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemkab Bekasi juga mematuhi verifikasi data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan melaporkannya secara rutin kepada Kemenko PMK.
Dana insentif fiskal ini akan dialokasikan untuk mendukung tiga program utama: penghapusan kemiskinan ekstrem (Rp5,72 miliar), penurunan stunting (Rp6,39 miliar), dan penggunaan produk dalam negeri (Rp6,02 miliar).
Bagikan
